OPTIMALISASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI KAWASAN 3T (TERDEPAN, TERLUAR, TERTINGGAL)

Published: Jumat, 24 November 2017 dibaca 30

 

Dalam Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 07/PER/M-PDT/III/2007, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembangdibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Dari penjelasan tersebut, maka dapat ditarik tiga kata kunci yaitu :

^ Daerah yang berbentuk kabupaten bukan kota

^ Wilayah dan masyarakat yang kurang berkembang

^ Relatif dalam skala nasional, artinya daerah yang tergolong daerah 3T ini telah didata dan dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang ada di Indonesia.

Daerah terdepan, terluar, dan tertinggal merupakan sebuah istilah yang seolah-olah mendiskriminasi daerah-daerah yang belum mengalami kemajuan. Istilah lain dari kawasan 3T ini biasa kita kenal dengan wilayah perbatasan. Wilayah-wilayah yang dimaksud antara lain adalah  Kalimantan, Papua, Sumatera, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur dan daerah-daerah lain yang merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan negara lain. Namun dalam artikel ini, fokusan bahasannya adalah untuk wilayah Kalimantan.

Pembangunan yang dilakukan pemerintah saat ini masih terpusat di kota-kota besar saja. Hal ini sangat bertolak belakang dengan Trilogi Pembangunan

 

yaitu stabilitas nasional, stabilitas ekonomi, dan pemerataan pembangunanyang telah ditetapkan sejak jaman orde baru. Hal ini tentunya akan berakibat sangat fatal bagi perkembangan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat di daerah 3T.

Tujuan dari arah kebijakan tersebut sebenarnya adalah melakukan percepatan pembangunan di daerah tertinggal dengan meningkatkan dan mengembangkan perekonomian daerah dan kualitas sumber daya manusia yang didukung kelembagaan dan infrastruktur yang memadai sehingga daerah 3T dapat berkembang secara lebih cepat guna mengatasi ketertinggalan dari daerah lainnya.

Di wilayah Kalimantan sendiri, jumlah dari daerah-daerah tertinggal dan terluar yaitu sekitar 16 Kabupaten. Pertanyaan yang selanjutnya muncul yaitu bagaimanakah kondisi kawasan 3T ini? Dalam sebuah artikel yang diterbitkan Tribun Kaltim menyebutkan daerah Mahakam Ulu memiliki pembangunan sekolah dan sektor kesehatan yang sangat minim. Namun pembangunan pada sektor jalan sudah mulai membaik.

Kondisi lain yaitu dikawasan Sebatik yang menunjukkan perbaikan dalam sektor jalan sudah mulai baik, tetapi kondisi ini tidak juga mempermudah masyarakat secara langsung. Adanya infrastruktur jalan yang mulai membaik justru dimanfaatkan oleh para investor untuk melakukan usaha atau bisnis yang dikelolanya (dalam hal ini kelapa sawit).

Kelapa sawit dari kawasan tersebut di ekspor ke Negara Tetangga untuk diproses lebih lanjut yang menghasilkan minyak dan hasilnya  dibeli kembali oleh masyarakat Indonesia yang terletak di perbatasan. Hal ini tentunya sangat ironi, karena seharusnya masyarakat dengan bantuan pemerintah dapat membuat atau memproduksi minyak sendiri tanpa harus membeli produk dari luar.

Permasalah lain yang secara umum terjadi yaitu adanya kerusakan lingkungan hidup akibat penebangan hutan yang tidak terkendali karena kegiatan pertambangan dan industri yang kurang memeperhatikan dampak lingkungan. Kesadaran masyarakat yang kurang akan kelestarian lingkungan serta lemahnya penegakan hukum terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan menjadi tambahan dalam permasalahan di wilayah perbatasan.

Kesenjangan pembangunandaerah perbatasan dengan Negara Tetangga juga menimbulkan kerawanan-kerawanan di bidang sosial, ekonomi, keamanan, dan kedaulatan negara karena terdapat perbedaan yang sangat mencolok dengan daerah perbatasan wilayah Negara Tetangga. Demikian pula pembangunan di daerah pedalaman yang relaitf tetinggal dibandingkan daerah lainnya.

Permasalahan yang dihadapi oleh wilayah perbatasan di Kalimantan timur sendiri ternyata juga beragam. Permasalahan tersebut antara lain yaitu tingkat ekonomi masyarakat yang rendah jika dibandingan dengan Negara tetangga, adanya globalilsasi dan sistem perdangangan bebas yang menyebabkan produk-produk dalam negeri kalah saing dengan produk Negara Lain. Rawannya pencurian sumber daya alam yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan hilangnya keanekaragaman hayati juga merupakan masalah yang harus segera di atasi. Isu-isu lain permasalahan di wilayah perbatasan yaitu adanya ilegal logging, konflik perbatasan, dan tenaga kerja Indonesia.

Atas pemasalahan-permasalahan yang timbul tersebut, muncul lagi pertanyaan yaitu bagaimana peran pemerintah dalam mengatasi permasalahan yang timbul di kawasan-kawasan 3T tersebut?

Pemerintahan di era Presiden Jokowi mencanangkan suatu program yaitu membangun Indonesia dari Pinggiran. Program ini diharapkan mampu mengatasi masalah-masalah yang terjadi di wilayah perbatasaan. Program lain yang mulai dijalankan yaitu pembetukan DOB (daerah otonom baru) atau pemekaran wilayah dan membentuk daerah otonomi yang baru. DOB dibentuk dengan tujuan agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Tetapi dalam pembentukannyajika tidak dilakukan dengan benar, maka akan menimbulkan permasalahan baru juga. Maka perlu adanya pemikiran yang matang dan kehati-hatian dalam menentukan pembentukan DOB.

Di daerah Kalimantan Selatan juga sudah mulai dirancangkan pembangunan terhadap infrastruktur di wilayah tersebut. Infrastruktur ini tidak hanya mengacu pada sektor jalan, tetapi juga pada sektor lain seperti pendidikan dan kesehatan.

Sedangkan di Kalimantan Timur sendiri, kebijakan yang diambil untuk mengatasi permasalahan pada wilayah perbatasan antara lain yaitu dilakukannya pembinaan terhadap masyarakat di daerah perbatasan, membangun kerjasama antara daerah dan lembaga, perluasan ketersediaan sarana dan prasarana dasar, transportasi, dan telekominikasi. Selain dari segi sarana dan prasarana, pembinaan dan pengembangan aparatur pemerintah juga diperhatikan agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

Peningkatan kesadaran hukum masyarakat perbatasan dan peningkatan pengamanan terhadap pelanggar lintas batas juga harus ditekankan agar tercipta keamanan dan tidak menimbulkan kerugian atau akibat yang fatal bagi masyarakat perbatasan dan negara.

Saran-saran lain dalam mengatasi masalah di daerah perbatasan yaitu mengoptimalkan msumber daya yang ada di daerahnya. Misalnya, dibuat kawasan industri minyak untuk wilayah yang menghasilkan kelapa sawit. Dengan begitu, masyarakat di wilayah tersebut juga akan mendapatkan manfaat seperti adanya perekrutan karyawan atau memanfaatkan keahlian mereka dalam bidang pemilahan sawit, dan masih banyak lagi yang lainnya.

            Jadi, kesimpulan yang dapat diambil atas permasalahan ini adalah harus dilakukan pengoptimalan pembangunan infrastruktur di kawasan 3T, tidak hanya berupa bentuk fisik seperti jalan, jembatan, atau transportasi, tetapi juga dalam sektor pendidikan, telekomunikasi,  kesehatan dan sektor cipta karya masyarakat wilayah itu sendiri yang dapat menopang perekonomian masyarakat wilayah 3T tersebut.

Sumber gambar :

https://www.google.co.id/urlsa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwik88HQntzXAhUTSY8KHTXSDVcQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.rumah.com%2Fareainsider%2Fcikarang%2Fartic%2F5-infrastruktur-masa-depan-cikarang-886&psig=AOvVaw0hGEcXC4KylUAaTAMVqLEG&ust=1511785633584004