Pernyataan BEM FEB Unmul Menyikapi Naiknya Harga Beras dan Kebijakan Impor Beras

Published: Kamis, 18 Januari 2018 dibaca 299

Hidup Mahasiswa!

"Kenaikan harga beras adalah salah salah satu faktor penyebab kemiskinan di Indonesia"

Awal tahun 2018 pemerintah kembali memberikan kado spesial bagi masyarakat Indonesia. Setelah tahun lalu, pemerintah juga memberikan kado terindah yaitu pencabutan subsidi BBM, kenaikan tarif daftar listrik, pencabutan subsidi kesehatan, melonjaknya harga cabai merah yang menyebabkan inflasi bagi indonesia, dan kenaikan tarif penerbitan STNK, BPKB, dan plat kendaraan bermotor hingga 3x lipat. Pemerintah nampaknya kurang puas mencekik rakyatnya, tahun ini diawali dengan melonjaknya harga beras di berbagai daerah.

Diperparah lagi harga beras naik disaat cadangan beras masih ada dan akan memasuki panen raya pada awal bulan depan. Namun, pemerintah tanpa pikir panjang langsung mengimpor beras dari vietnam dan thailand.

Fenomena pelonjakan harga beras pada saat sebelum panen, merupakan sebuah masalah yang seolah telah menjadi budaya dari tahun ke tahun. Dan selalu menjadi momok signifikan bagi kestabilan perekonomian Indonesia karena bersinggungan langsung dengan masyarakat. Kebutuhan beras adalah hal yang mutlak yang harus disediakan oleh pemerintah.

Permasalahan kenaikan harga beras sangat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan di masyarakat. Seperti ekonomi, politik, sosial, dan lain sebagainya. Karena beras merupakan makanan pokok masyarakat, kenaikan harga yang  sedikit saja, akan  menimbulkan banyak  permasalahan di masyarakat. Hal ini sangat meresahkan masyarakat yang menggunakan beras sebagai makanan pokok utama.

Kenaikan harga beras awal tahun ini disebabkan oleh banyak faktor. Faktor yang mendasar penyebab kenaikan harga ialah komunikasi dan koordinasi pemerintah yang salah kaprah. Di tengah pernyataan sejumlah daerah yang mengaku mengalami surplus produksi beras pada awal tahun ini, pemerintah tiba-tiba mengimpor beras dari Thailand dan Vietnam sebanyak 500 ton. Meski berdalih impor beras itu untuk meredam kenaikan harga beras, kontan kebijakan pemerintah itu menimbulkan pertanyaan.

Jelas saja menimbulkan banyak pertanyaan, masalah koordinasi dan memperbarui data produksi beras dalam negeri. Adanya perbedaan data dari Menteri Pertanian dengan menteri perdagangan menjadi akar masalah naiknya harga beras sehingga pemerintah membuat kebijakan konyol yaitu impor beras dengan situasi cadangan pasokan masih cukup.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik yang diperlihatkan oleh Kementerian Pertanian (Kementan), luas tanam padi selama 2017 sebesar 16,4 juta hektare. Sementara, produksi padi pada Januari 2018, diprediksi mencapai 4,5 juta ton gabah kering giling (GKG). Sedangkan, ketersediaan beras mencapai 2,8 juta ton dengan konsumsi beras 2,5 ton, sehingga ketersediaan beras surplus sebesar 329,3 ribu ton. Produksi beras pada Januari 2018 diproyeksikan surplus sebesar 329,3 ribu ton.

Sebelumnya, berdasarkan data Kementerian Perdagangan, harga beras medium pada Juli 2017 berada di level Rp 10.574 per kilogram dan meningkat menjadi Rp 10.794 per kilogram pada November pada tahun yang sama. Pada Januari 2018, angka ini merangkak naik menjadi Rp 11.041 per kilogram.

Harga beras dipasaran tentu sudah ditetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) oleh pemerintah sendiri dengan beras medium sebesar Rp. 9.450 dan beras premium sebesar Rp. 12.800. Lonjakan kenaikan harga di daerah sebesar Rp.2000-Rp. 3000 bahkan menembus harga Rp.15.000/Kg.  Sebelumnya, berdasarkan data Kementerian Perdagangan, harga beras medium pada Juli 2017 berada di level Rp 10.574 per kilogram dan meningkat menjadi Rp 10.794 per kilogram pada November di tahun yang sama. Pada Januari 2018, angka ini merangkak naik menjadi Rp 11.041/Kg. harga saat ini disebabkan terjadi kelangkaan pasokan beras medium yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat kelas menengah ke bawah. 

Dengan perbedaan data ini, tidak ada sinkronisasi yang jelas dari pemerintah. Kementan yang selalu berusaha msmbuat pasokan produksi beras agar surplus sedangkan kementerian perdagangan tidak mampu mengendalikan kestabilan harga sehingga membuat masyarakat risau. Dengan kebijakan ini, jelas hasil impor langsung digelontorkan ke pasar dan justru mematikan para petani.

Apakah ada jaminan dengan impor beras bisa menurunkan harga ? Tentu tidak, malah menambah daftar panjang dosa pemerintah terhadap masyarakat terkhusus petani yang tidak bisa menikmati hasil jerih payahnya.

Dengan dasar diatas, BEM FEB Unmul menyatakan sikap:

  1. Menolak secara tegas kebijakan Impor Beras yang dilakukan oleh pemerintah.
  2. Mendesak pemerintah untuk mengoptimalkan peran Perum Bulog yang belum optimal menopang pasokan beras nasional melalui operasi beras.
  3. Mendesak pemerintah percepat penyaluran beras rastra untuk bulan Januari ini keseluruh daerah.
  4. Mendorong pemerintah untuk selalu meningkatkan kuantitas produksi dalam negeri agar tidak terjadi kenaikan harga.
  5. Menuntut pemerintah untuk segera menuntaskan permasalahan lonjakan harga beras dengan mengintesifkan satgas pangan.

Kenaikan harga beras yang terjadi saat ini harus cepat diantisipasi. Imbas yang paling ditakutkan adalah kepada rakyat kecil yang daya belinya sudah rendah akan berdampak pada permintaan akan berkurang. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah memiliki dua pilihan. Pertama, mengatasi sisi supply (pasokan) dan kedua menanganinya dari sisi demand (permintaan).

Permasalahannya sekarang adalah banyak pihak telah meragukan sisi pasokan. Mereka mempertanyakan data produksi yang mengatakan pasokan cukup dan aman untuk beberapa bulan ke depan. Perbedaan data produksi yang dimiliki oleh pemerintah akan berdampak pada distribusi beras dan pola kebijakan yang akan diterapkan. Sedangkan dari sisi permintaan, ada dua solusi yang kami tawarkan. Pertama menyalurkan rastra serentak diseluruh daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan kedua melakukan operasi pasar secara masif. Sehingga kenaikan harga beras tidak akan terjadi.

Tingginya harga beras merugikan masyarakat miskin karena harus menghabiskan lebih banyak uang untuk membeli kebutuhan pokok dan masyarakat tidak layak mendapatkan kebijakan konyol ini dari pemerintah yang gagal paham mengelola struktur pasokan beras.

Panjang umur Perlawanan !
Hidup Mahasiswa!

Salam,
BEM FEB Unmul 2018
"Dedikasi untuk Indonesia"

-------------------------------------------------------
44/DK/I/18