Pernyataan Sikap BEM FEB Unmul terhadap MOU TNI Polri

Published: Jumat, 09 Februari 2018 dibaca 89

Salam Dedikasi !

Lagi-lagi, kehidupan demokrasi negara ini semakin diperburuk dengan Momarandum of Understanding (nota kesepahaman) antara TNI dan Polri. MoU yang memuat keterlibatan  aktif TNI dalam menghadapi gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (kamtibmas) yang seharusnya ditangani oleh Polri.


Dalam MoU itu terdapan point-point kontroversial, misalkan TNI akan membantu Polri dalam menghadapi unjuk rasa, mogok kerja dan seterusnya. Ini jelas masih "mengambang" terkait mekanisme atau pun kategori dari unjuk rasa atupun mogok kerja. Berapa jumlah minimal yang  massa yang akan demonstrasi pun tidak tercantum.


Alasanya logisnya kenapa masyarakat yang notabene menyampaikan aspirasinya semakin dipersempit ruang-geraknya, bukanya menyampaikan pendapat di muka umum dijamin oleh UUD 1945.


MoU TNI Polri  tidak bisa dijadikan dasar hukum untuk TNI bergerak dalam menghadapi demontrasi sebagai yang tercantum dalam MoU tersebut. Disisi lain, MoU ini semakin memperumit tumpang tindih regulasi misalkan dengan pasal 7 ayat 3 UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Oleh karena itu, BEM FEB Unmul menyatakan sikap sebagai berikut;

1. MENOLAK  semua bentuk Mou (nota kesepahaman)  antara TNI dan POLRI dalam perbantuan menghadapi unjuk rasa, mogok kerja.

2. Mendesak agar Presiden dan DPR sebagai representasi kontrol sipil untuk MEMBATALKAN MoU ini.

Bagaimana kami akan diam, melihat, mendengar, dan menyimak negara ini dihancurkan oleh pemegang kekuasaan yang semakin anti-kritik, Kami turun ke jalan sebagai bukti bahwa kami sangat peduli dengan bangsa ini.


Apabila usul selalu ditolak tanpa dipertimbangkan, suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan,maka cuma ada satu kata untuk hal itu LAWAN...!


Panjang Umur Perjuangan....
Abadi lah Perjuangan....


HIDUP MAHASISWA!!!
HIDUP RAKYAT INDONESIA!!!


Salam,
Departemen Kajian dan Aksi Strategis
BEM FEB Unmul 2018
"Dedikasi Untuk Indonesia"
---------------------------------------------------
88/DK/II/18