POLEMIK PENGENAAN PAJAK PADA BISNIS ONLINE

Published: Jumat, 24 November 2017 dibaca 33

Dalam UU nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa bedasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kenapa pemerintah memaksa masyarakat untuk membayar pajak?

Melihat kontribusi pajak kepada APBN 2016 sebesar 74,6% yaitu bila dinominalkan sebesar 1360,1 triliyun dan kontribusi pajak pada APBN 2017 meningkat sebesar 82,72% atau sebesar 1283,6 triliyun . Hal ini membuktikan bahwa kontribusi pajak terhadap APBN sangat besar , sehingga pemerintah memaksa masyrakat untuk membayar pajak.

Perkembangan e-commerce di Indonesia sudah adapadatahun 1996.Namun pada saat itu e-commerce kurang berkembang dikarenakan perkembangan internet yang minim dan fasilitas yang kurang memadai. Namun saat ini perkembangan bisnis online atau e-commerce di Indonesia sedang berkembang pesat, terlihat dari banyaknya penjualan yang membuka toko di Marketplace selain dari membuka toko konvensional, dan juga di dukung dengan tingginya pengguna internet di Indonesia, menurut riset pengguna internet di Indonesia pada tahun 2017 sebanyak 117 juta orang yang akan terus meningkat setiap waktunya. Dan di perkirakan juga penghasilan e-commerce dari tahun 2013 sampai januari 2014 sebesar      U$ 8 M hingga U$ 24 M. Dengan hal ini membuat pemerintah menegaskan kembali peraturan pengenanaan pajak pada e-commerce.

Peraturan tentang e-commerce sudah ada di Indonesia dari tahun 2013 namun tidak langsung menyasar  ke e-commerce tetapi terdapat di dalam PP no 46 tahun 2013 tentang perdagangan yaitu bagi pelaku e-commerce yang penghasilan bruto kurang dari 4,8 milyar maka dikenakan pajak final yaitu sbesar 1% dari hasil brutonya sedangkan bagi yang penghasilan brutonya diatas 4,8 milyar dikenakan PPH 25.

Dalam pemungutan pajak e-commerce pemerintah mengenakan system self-assement dan pemerintah berencana mengenakan setiap transaksinya dengan memanfaatkan data pembayaran transaksi melalui gerbang pembayaran nasional yang akan dipantau oleh Bank Indonesia.Pemerintah juga menyediakan API (Application Program Interface) pajak Ecommerce untuk kebutuhan integrasi aplikasi wajib pajak dalam hitung,setor dan lapor pajak secara online dan mudah disatu aplikasi terpadu.

Menurut surat edaran direktur jendral pajak nomor SE/62/PJ/2013 tentang penegasan ketentuan perpajakan atas transaksi e-commerce, pemerintah menegaskan tidak ada perbedaan perlakuan perpajakan atas e-commerce dan transkasi perdagangan lainnya. Pajak yang dikenakan pada e-commerce adalah PPH dan PPN.

Dalam paket Kebijakan Ekonomi Jilid XIV yang diterbitkan pada 10 November 2016 pemerintah memberikan insentif kepada pelaku start up e-commerce berupa keringanan pajak yaitu pengurangan pajak bagi investor lokal yang berinvestasi pada perusahaan star up penyederhanaan izin prosedur  perpajakan bagi start up yang beromzet di bawah 4,8 milyar pertahun melalui pelaksanaan PP no 44 tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sehingga start up e-commerce tersebut dikenakan pajak final sebesar 1%, memberikan persamaan perlakuan perpajakan antara perusahaan e-commerce asing dan domestik, pelaku asing yang menyediakan layanan/konten di Indonesia  wajib memenuhi semua ketentuan perpajakan.

Jadi, dalam pengenaan pajak pada bisnis online pemerintah bermaksud membuat peraturan yang bisa mengawasi lalu lintas perdagangan di online dan  pemerintah memberikan kemudahan bagi para wajib pajak dalam pengenaannya.

sumber gambar :

https://www.google.co.id/urlsa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjUx8eXntzXAhVLqI8KHXPTCSAQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fid.techinasia.com%2Faturan-pajak-yang-harusdiketahui-founder-startup-indonesia&psig=AOvVaw38-2TJ_bBsY23cuwK8xWKD&ust=1511785547502113